Selamat Datang di Website BANK NTTSUKU BUNGA DASAR KREDIT (SBDK) : 1. KREDIT KORPORASI 10.92%, KREDIT RITEL 12.03%, KREDIT MIKRO 11.00%, KREDIT KONSUMSI (KPR) 10.93%, KREDIT KONSUMSI (NON KPR) 14.23% 

Bank NTT, OJK & BEI Soisalisasi Pasar Modal dan Iklusi Keuangan di Maumere 2016

Bank NTT, OJK & BEI  Soisalisasi Pasar Modal dan Iklusi Keuangan di Maumere  2016

Bank NTT dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan Sosialisasi Gerakan Inklusi Keuangan (GeraiKu) di Maumere pada Jumat (14/10). Sosialisasi tersebut dilaksanakan di aula Biara Karmel Maumere Wairklau dengan menghadirkan Ketua OJK Pusat Muliaman Hadad, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyano, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawasan Pasar Modal, Nurhaidah, Ketua OJK Wilayah NTT, Winter Marbun serta Direktur Umum Bank NTT, Adrianus Ceme. Sementara peserta sosialisasi tersebut berasal dari mahasiswa Universitas Nusa Nipa (Unipa) dan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero serta rohaniwan. Inklusi Keuangan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk membuka hambatan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia. Ada 6 pilar kerangka kerja pelaksanaan gerakan Inklusi Keuangan di Indonesia yang digagas oleh Bank Indonesia yaitu: Literasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan, Kebijakan/Peraturan, Fasilitas Intermediasi dan Distribusi serta Perlindungan Konsumen. Sejak dilakukannya pemisahan fungsi dan kelembagaan di dalam tubuh Bank Indonesia pada tahun 2014 melalui dibentuknya otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pelaksanaan fungsi tersebut secara porsi lebih dilakukan oleh OJK agar Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan diri pada fungsi menstabilisasi nilai tukar serta jumlah peredaran Rupiah. Selain melakukan fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan, OJK juga menjalankan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk melakukan Literasi Keuangan kepada nasabah atau masyarakat. Dasar hukum tersebut secara linear sejalan dengan pilar kerangka kerja gerakan inklusi keuangan yang pernah digagas oleh BI sebelumnya.

Bertolak dari dasar hukum tersebut maka Bank NTT turut terlibat dalam program gerakan inklusi keuangan. Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan menggelar sosialisasi Literasi Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh wawasan tentang berbagai lembaga jasa keuangan beserta produk dan layanannya serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan setiap produk, jasa dan layanan keuangan yang tersedia.

Sementara itu sebelumnya, pada hari dan tanggal yang sama juga diadakan sosialisasi pasar modal bertempat di Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere. Hadir dalam acara tersebut Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), Nicky Hogan dan Daniel Tedja, Direktur PT Philip Sekuritas Indonesia sebagai salah satu perusahaan jasa keuangan terdaftar di BEI yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana di pasar modal. Adanya pasar modal akan berdampak besar pada pembiayaan pembangunan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan mengingat pasar modal merupakan tempat terjadinya pertemuan antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan modal dalam jangka panjang atau lebih dari satu tahun. Melalui investasi yang ditanamkan masyarakat, dana tersebut akan dikelola oleh perusahaan manajemen investasi dalam penempatan portofolio baik itu pada saham maupun obligasi. Dana yang ditanamkan oleh perusahaan manajemen investasi dalam portofolionya akan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun perusahaan dalam pembiayaan pembangunan atau pengembangan usaha perusahaan. Sementara pemerintah dan perusahaan harus membayar bunga atas dana yang dimanfaatkan tersebut. Hal ini merupakan salah satu alternatif bagi pemerintah dan perusahaan dalam menghadapi keterbatasan pendanaan. Hal yang sama juga berlaku pada perusahaan atau perorangan yang memiliki  kelebihan modal  dapat menginvestasikannya pada saham atau obligasi perusahaan ataupun obligasi milik pemerintah dan memperoleh bunga atas investasinya. (jr)

 

 

 

post1